Kumpulan berita terkini dari dalam Negeri maupun luar negeri, Berita seputar Artis, Berita Unik, Berita Kesehatan, Berita seputar Teknologi, dan lain-lain

Rencana Mematikan Jaksa Penuntut Umum Dalam Kasus Ahok, Ahok Tenang, Lawan Politik Tegang


Dailytopic - Pengadilan Negeri Jakarta Utara akhirnya memutuskan menunda sidang ke-18 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh sudah melakukan  penodaan agama. Penundaan sidang dilakukan dikarenakan penuntut umum memberi alasan kalau materi dalam surat tuntutan belum selesai diketik. Bahkan Ali Mukartono (Ketua penuntut umum), menyatakan bahwa ada banyak pemahaman konprehensif yang perlu dimasukan ke dalam materi surat tuntutan, sehingga pengetikan materi surat tuntutan belum siap sampai semalam

Akan Tetapi ini merupakan sinyal yang dilemparkan oleh penuntut umun bahwa hanya ada dua kemungkinan yakni Ahok satu atau dibawah satu tahun atau bebas. Dan, jika ada yang mempertanyakan darimana angka satu tahun dan tidak menjalani pidana di dalam penjara. Dasar hukumnya sudah jelas yaitu Pasal 14 Ayat (1) KUHP.

Penuntut umum bisa dipastikan sangat kesusahan untuk memilih antara Pasal 156 a huruf a KUHP dan atau Pasal 156 KUHP yang akan dituntutkan pada Ahok, Sebab semua unsur yang terkandung dalam kedua pasal tersebut, tidak ada satu pun unsur dari kedua pasal ini yang mempunyai keterkaitan hubungan dengan uraian yang diuraikan oleh penuntut umum di dalam berkas surat dakwaannya, sehingga penuntut umum sudah tidak mempunyai pilihan lain lagi, Yaitu Ahok akan dituntut ringan dibawah satu tahun atau satu tahun. Dan ini merupakan alternatif pertama yang akan digunakan penuntut umum dalam kasus dugaan penodaan agama yang didakwakan kepada Ahok, untuk melegakan hati lawan politik.

Sebab kalau memahami isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum secara holistik, dari dua pasal yang didakwakan kepada Ahok, dalam pandangan hukum pidana, penuntut umum sudah bisa dipasatikan tidak bisa menuntut Ahok dengan pidana maksimal 5 tahun (Pasal 156 a hururf a KUHP) dan atau pidana maksimal 4 tahun (pasal 156 KUHP), dikarenakan isi surat dakwaan penuntut umum yang tidak memungkinkan untuk menuntut Ahok dengan pidana maksimal, jika mau menuntut dalam dakwaan harus menguraikan penodaan agama dan penghinaan agama secara terperinci. Agen Bandarq

Karena yang diuraikan bukanlah penodaan agama atupun penghinaan agama, namun menguraikan penghinaan kiab suci (Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al-Quran, kitab suci agama islam), sehingga penuntut umum diyakini sudah menyadari ada kesalahan dalam menguraikan dakwaannya, hingga penuntut uum tidak punya pilihan lain selain mengabaikan pidana maksimal dari dua pasal yang didakwakan tersebut.

Baca Juga : 
→ Partai PKB DKI Deklarasikan Dukungan Untuk Ahok-Djarot, Anies Kelabakan

Dan, jika penuntut umum mencari jalan yang aman, penuntut umum akan menuntut Ahok dibawah satu tahun atau satu pidana penjara, maka ini yang akan membuat awan politik Ahok semakin kesulitan. Karena kalau majelis hakim meyakini bahwa, semua unsur dari pasal yang didakwakan seluruhnya tidak terbukti dan tidak terbukti dikarenakan delik yang diuraikan berbeda dari delik yang didakwakan kepada Ahok, bisa saja majelis Hakim membebaskan Ahok meskipun jaksa tidak menuntut bebas Ahok.

Alternatif kedua, penuntut umum membebaskan Ahok, ini yang sebenarnya yang harus dijalani oleh penuntut umum sebab penuntut umum dalam uraian dalam dakwaan malah menguraikan bukan penodaan agama bukan juga penghinaan agama tapi penghinaan kitab suci. DIkarenakan antara penodaan agama, penghinaan agama berbeda dengan penghinaan kitab suci sebagaimana yang diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya.

Majelis hakim saat memvonis mempunyai dua pilihan, antara lain membebaskan Ahok, jika majelis hakim berani menegakkan kebenaran, berpegang teguh pada asas legalitas dan atau tetap menghukum Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun atau diwahnya sesuai dengan tuntutan penuntut umum bila nanti alternatif pertama yang dipilih oleh penuntut umu, Dan diyakini isi surat tuntutannya tidak akan lebih dari satu tahun pidana penjara bahkan bisa bebsa apabila penuntut umum berani menanggung resiko menegakkan keadilan. Bandarq Online

•Jika kedepannya majelis hakim mevonis Ahok selama satu tahun pidana, maka itu merupakan pidana percobaan., Bila pidana percobaan, maka secara hukum Ahok tidak menjalani pidana dalam penjara. Dan bila divonis dengan pidana percobaan, apakah yang didakwakan kepada Ahok terbukti terkait penodaan agama? tidak, sebab semua paham dan mengerti Ahok bisa sampai ke pengadilan karena kerasnya pertarungan politik di Jakarta. Ahok tetap bisa beraktivitas seperti biasanya untuk membangun Jakarta. Harapan dari lawan politik Ahok supaya Ahok mendekam di jeruji besi tidak akan bisa terwujud kalau melihat keputusan penuntut umum yang memohon ahar pembacaan tuntutan diundur sampai tanggal 20 April, karena makna diundurnya penbacaan tuntutan itu jelas yakni tuntuan yang akan dituntutkan kepada Ahok merupakan ringan bahkan sangatlah ringan antara satu tahun dan atau dibawah setahun bahkan bisa juga bebas jika.. penuntut umum berani melawan politik Ahok dengan berdiri di atas kebenaran.•

•Biar sekalipun Ahok nanti dijatuhi pidana percobaan, Ahok tidak akan menjalani pidana di dalam penjara. Satu lagi yang harus diingat bahwa Ahok tetap memnuhi syarat menjadi calon Gubernur DKI Jakart untuk periode lima tahun mendatang meskipun dijatuhi hukuman pidana satu tahun atau dibawah setahun atau pidana percobaan, sebab yang tidak memunhi syarat adalah apabila menjalani pidana dalam penjara atau lebih dari satu tahun pidana penjara. Bahkan sampai Oktober 2017 pun bila nanti vonis yang dijatuhkan hanya berupa pidana percobaan selama satu tahun atau dibawahsetahun, Ahok secara hukum tetap bisa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lawan Ahok sekarang dibuat panik oleh penuntut umum, hal itu terlihat reaksi dan tanggapan para pelapor yang emosi sekali melihat sidang Ahok tuntutan ditunda. Panik sekali.•

Baca Juga :
→ Kesalahan Yang Sebenarnya Tidak Perlu..., Video #BeragamItuBasukiDjarot

•Bila ada yang mempertanyakan apa bedanya antara penodaan agama dengan penghinaan kitab suci. Jawabannya yaitu, yang termasuk ke dalam delik penodaan agama : Merobek kitab suci, menginjak-injak kitab suci, membakar rumah ibadah dan merusak rumah ibadah (semua delik tersebut sesuai dengan sejarah lahirnya Pasal 156 a KUHP - delik penodaan agama)

Sedangkan penghinaan agama dalam hukum pidana, agamanya saja yang menjadi objek hinaan. Kitab Suci tidak termasuk di dalam delik penodaan agama dan penghinaan agama. Sebab penghinaan Kitab Suci berbeda dengan penodaan agama dan penghinaan agama. Penghinaan kitab suci, yang dihina adalah isi dari Kitab Suci (ayat-ayat dan atau surah yang terdapat dalam Kitab Suci tersebut, Al-Qur'an). Nah dalam uraian penuntut umum jelas menguraikan penghinaan Kitab Suci bukan penodaan agama, ini terlihat ada penekanan Surat Al-Maidah 51 sehingga berulang-ulang dalam dakwaannya.•

•Penghinaan Kitab Suci dalam rumusan RUU KUHP merujuk kepada Kitab Suci yang menjadi objek hinaan dan terpisah dari agamanya. Ex: Menghina salah satu ayat dalam alkitab (perjanjian baru/perjanjian lama - Kristen/Khatolik) atau Tripitaka (Buddha) da atau Al-Qura'an (Islam - ayat atau surah), Weda (Hindu). itu menghina kitab suci, bukan menghina agama apalagi menodai agama. Dan penuntut umum juga harus kembali taat pada asa legalitas (Vide: pasal 1 ayat (1) KUHP). Salam Topic! Situs Bandarq

Sumber : Seword.com

Previous
Next Post »
Comments
nama 0 Comments