Kumpulan berita terkini dari dalam Negeri maupun luar negeri, Berita seputar Artis, Berita Unik, Berita Kesehatan, Berita seputar Teknologi, dan lain-lain

Heboh!, Fadli Zon: Kasus Ahok Diurusin, Ahli PBB Ini Tidak Paham Demokrasi!


Dailytopic - Fadli Zon, Wakil Ketua (DPR) meminta ahli dari perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak ikut campur urusan dalam kasus penodaan agama yang menjerat Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Dirinya menilai, ahli PBB tidak paham demokrasi jika ikut campur dalam hukum yang berjalan di suatu negara.

"Justru mereka itu tidak paham demokrasi. Demokrasi kita ini kan dibangun didasar keadilan hukum. Jadi intervensi-intervensi dari luar semacam itu tidak dapat kita terima sebagai negara yang berdaulat," ucap Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari Rabu (24/5/2017).

Fadli mengatakan, Ahok sekarang ini sudah menerima vonis penjara selama 2 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri jakarta Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Pak Ahok yang tidak mengajukan banding. Agen bandarq

"Jadi saya kira harus kita dudukkan biasa saja. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan wajib menjunjung hukum tanpa ada kecuali. Kan itu bunyi konstitusi kita," kata Fadli.

"Mereka itu memang siapa. Kita kan menentukan jalan pemerintahan jalan bernegara kita sendiri dan koridor kita yakni konstitusi, UUD 1945 dan UU lainnya. Kita enggak ada urusan sama pengamat-pengamat dari luar itu," Papar Fadli.

Sebelumnya, Wakil Presiden JK (Jusuf Kalla) juga ikut mengingatkan kepada ahli PBB supaya tidak mencapuri urusan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Jusuf Kalla, hal itu berlaku untuk siapa pun, termasuk negara lain di dunia.

"Mereka tidak boleh mencampuri urusan kita, hukum kita. Siapa pun tidak diperbolehkan. Sama juga dengan kita tidak boleh mencampuri urusan hukum di Malaysia, urusan hukum di America Serikat," ucap Jusuf Kalla di rumah dinas Wakil Presiden RI, Jakarta hari Selasa (23/5/2017). Bandarq online

Kantor kerja Reuters sebelumnya melaporkan, para pakar PBB menilai vonis hakim terjadi setlah tekanan ulama, kampanye media yang agresif, dan aksi protes massal yangdiwarnai kekerasan.

Ketiga ahli tersebut merupakan pelapor khusus mengenai kebebasan beragama, Ahmed Shaheed: Pelapor khusus mengenai kebebasan berpendapat dan berekpresi, David Kaye, dan ahli independen untuk mempromosikan tatanan internasional yang adul dan demokratis, Alfred de Zayas.

Mereka memaksa Pemerintah Indonesia membatalkan hukuman Ahok dalam bidang atau memberinya bentuk pengampunan apapun yang mungkin tersedia dalam hukum Indonesia sampai dia bisa segera dibebeaskan dari penjara.

Hukum tentang penistaan agama, menurut ketiga pakar PBB itu, tidak layak diterapkan di tengah masyarakat yang demokratis, layaknya Indonesia. Vonis Ahok telah dinilai merusak kebebasan beragama. Situs bandarq

          

Salam Topic!
Sumber: Kompas.com

Baca Juga :
→ Basuki Tjahaja Purnama Kembalikan Sisa Dana Operasional Gubernur Sebesar Rp 1,2 Miliar, Ada Apa?

Jusuf Kalla Tidak Akan Kembali Ikut Pilpres 2019, Jusuf Kalla: Pingin Istirahat

Previous
Next Post »
Comments
nama 1 Comments

1 comments:

Write comments
Hannah yen
AUTHOR
May 25, 2017 at 11:24 PM delete

Permisi Ya gan
lagi hangatnya nih
Berita Viral

Thaks ya gan

Reply
avatar